Search results
Results From The WOW.Com Content Network
Halaman:UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951.pdf/12 Metadata This file contains additional information, probably added from the digital camera or scanner used to create or digitize it.
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1951 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 22 Tahun 1950 tentang Penurunan Cukai Tembakau sebagai Undang-Undang English: Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 1951
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1955 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1951 tentang Pencabutan Peraturan Gaji Militer 1950, seperti yang Termuat dalam Undanng-Undang Darurat RIS No. 5 Tahun 1950 dan Diubah dengan UU Drt RIS No. 27 Tahun 1950, sebagai Undang-Undang
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1955 tentang Pengubahan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1953 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 37), sebagai Undang-Undang
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 9 Tahun 1954 tentang Perubahan Nama Propinsi Sunda Kecil Menjadi Propinsi Nusa Tenggara (Lembaran-Negara Tahun 1954 No. 66) sebagai Undang-Undang
Original file (1,275 × 2,100 pixels, file size: 54 KB, MIME type: application/pdf, 3 pages) This is a file from the Wikimedia Commons . Information from its description page there is shown below.
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1954 (Lembaran-Negara Tahun 1954 No. 147) tentang Perubahan "Krosok Ordonnantie 1937" (Staatsblad Tahun 1937 No. 604) sebagai Undang-Undang
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 13 Tahun 1957 (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 58) tentang Menambah Undang-Undang No. 21 Tahun 1952 (Lembaran-Negara Tahun 1952 No. 78) tentang "Menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Hak Pengangkatan dan Pemberhentian