Ads
related to: pp nomor 05 tahun 2021 ortax pdf free download bookssmartholidayshopping.com has been visited by 100K+ users in the past month
Search results
Results From The WOW.Com Content Network
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam masalah Pidana (Treaty Between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters)
The following other wikis use this file: Usage on id.wikisource.org Indeks:UU Nomor 7 Tahun 2021.pdf; Halaman:UU Nomor 7 Tahun 2021.pdf/1; Halaman:UU Nomor 7 Tahun 2021.pdf/2
The following other wikis use this file: Usage on id.wikisource.org Indeks:UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.pdf; Halaman:UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.pdf/1
Bahasa Indonesia: UU ini mengatur mengenai penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
Original file (1,275 × 1,947 pixels, file size: 1.67 MB, MIME type: application/pdf, 40 pages) This is a file from the Wikimedia Commons . Information from its description page there is shown below.
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation)
Original file (1,275 × 1,947 pixels, file size: 4.67 MB, MIME type: application/pdf, 96 pages) This is a file from the Wikimedia Commons . Information from its description page there is shown below.
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado