Search results
Results From The WOW.Com Content Network
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
The Criminal Code, also known in Indonesian as KUHP or in Dutch as Wetboek van Strafrecht, are laws and regulations that regulate criminal acts in Indonesia.The Criminal Code that is currently in force is the Criminal Code which originates from Dutch colonial law, namely Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië.
The following other wikis use this file: Usage on id.wikisource.org Indeks:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012.pdf; Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012.pdf/1
The Law on Sexual Violence Crimes (Indonesian: Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, abbreviated as UU TPKS) is a law aimed to tackle sexual violence in Indonesia. The bill of the law was proposed on January 26, 2016. The law focuses on the prevention of sexual violence, more rights for victims and to acknowledge marital rape. [1]
Bahasa Indonesia: UU ini mengatur mengenai penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ...
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia English: Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2021
The objectives of the Convention are set out in Article 1: to secure the prompt return of children wrongfully removed to or retained in any Contracting State; and, to ensure that rights of custody and of access under the law of one Contracting State are effectively respected in the other Contracting State.
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua English: Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2021