Search results
Results From The WOW.Com Content Network
Value Added Tax termed 'Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods' Law ("Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah"/UU PPN and PPn BM): Law No. 8/1983, amended I by Law No. 11/1994, amended II by Law No. 18/2000, amended III by Law No. 42/2009, partially amended by Law No. 7/2021;
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia English: Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2021
www.pajak.go.id The Directorate General of Taxes ( Indonesian : Direktorat Jenderal Pajak ; also known as DJP ) is an Indonesian government agency under Ministry of Finance which has the task of formulating and implementing taxation policies and technical standardization in the field of taxation .
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. English: Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2020 on Job Creation.
Bahasa Indonesia: UU ini mengatur mengenai penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ...
The Job Creation Act (Indonesian: Undang-Undang Cipta Kerja), officially Act Number 11/2020 on Job Creation (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, or UU 11/2020), is a bill that was passed on 5 October 2020 by Indonesia's House of Representatives, with the aim of creating jobs and raising foreign and domestic investment by reducing regulatory requirements for business permits ...
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun ...
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah