Search results
Results From The WOW.Com Content Network
The following other wikis use this file: Usage on id.wikisource.org Indeks:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023.pdf; Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023.pdf/1
Bahasa Indonesia: UU ini mengatur mengenai penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ...
Land Tax and Building Tax Law ("Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan - UU PBB"): Law No. 12/1985 amended by Law No. 12/1994; Warrant for Tax Collection Law ("Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa/UU PPSP"): Emergency Law No. 27/1957, stipulated as a law by Law No. 19/1959, amended by Law No. 10/1968, repealed by Law No. 19/1997 ...
In March, Indonesia lost its host status for the 2023 FIFA U-20 World Cup due to its opposition to Israel's participation. Subsequently, the country also actively voiced its concerns following the outbreak of war in Gaza. The year also marked the end of the COVID-19 pandemic in Indonesia as the disease had entered its endemic stage.
www.pajak.go.id The Directorate General of Taxes ( Indonesian : Direktorat Jenderal Pajak ; also known as DJP ) is an Indonesian government agency under Ministry of Finance which has the task of formulating and implementing taxation policies and technical standardization in the field of taxation .
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. English: ...
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia English: Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2021
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah