Search results
Results From The WOW.Com Content Network
Bahasa Indonesia: UU ini mengatur mengenai penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
The 2023 Omnibus Law on Job Creation, officially the Act No. 6 of 2023 On the Enaction of Government Regulation in Lieu of Act No. 2 of 2022 On Job Creation into Act (Indonesian: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang) is an Indonesian act which made the Government Regulation ...
The Job Creation Act (Indonesian: Undang-Undang Cipta Kerja), officially Act Number 11/2020 on Job Creation (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, or UU 11/2020), is a bill that was passed on 5 October 2020 by Indonesia's House of Representatives, with the aim of creating jobs and raising foreign and domestic investment by reducing regulatory requirements for business permits ...
The following other wikis use this file: Usage on id.wikisource.org Indeks:UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.pdf; Halaman:UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.pdf/1
Bahasa Indonesia: Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Cipta Kerja (dikenal juga sebagai UU Sapu Jagat) dengan total 488 halaman, atau 814 halaman setelah disertai penjelasan, yang telah ditandatangani oleh Azis Syamsuddin.
The 1945 State Constitution of the Republic of Indonesia (Indonesian: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, lit. 'Basic Law of State of the Republic of Indonesia Year 1945', commonly abbreviated as UUD 1945 or UUD '45) is the supreme law and basis for all laws of Indonesia.
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
According to historical records, a civil law called the Code Civil des Français was formed in 1804, in which most European referred to them as the Napoleon Code. [2] On 24 May 1806 the Netherlands became a French client state, styled the Kingdom of Holland under Napoleon's brother, Louis Bonaparte in which he was instructed by Napoleon to receive and enact the Napoleonic Code.