Search results
Results From The WOW.Com Content Network
UU 16 Tahun 2009; Author: user: Image title: File change date and time: 22:50, 13 April 2009: Date and time of digitizing: 22:50, 13 April 2009: Software used: PDFCreator Version 0.9.5: Conversion program: GPL Ghostscript 8.61: Encrypted: no: Page size: 612 x 1008 pts: Version of PDF format: 1.4
Bahasa Indonesia: UU ini mengatur mengenai penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ...
The Provisional Constitution of 1950 (Indonesian: Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950, UUDS 1950) replaced the Federal Constitution of 1949 when Indonesia unilaterally withdrew from the union with the Netherlands agreed at the Round Table Conference and returned to being a unitary state. It came into force on 17 August 1950.
The following other wikis use this file: Usage on id.wikisource.org Indeks:UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.pdf; Halaman:UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.pdf/1
The Job Creation Act (Indonesian: Undang-Undang Cipta Kerja), officially Act Number 11/2020 on Job Creation (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, or UU 11/2020), is a bill that was passed on 5 October 2020 by Indonesia's House of Representatives, with the aim of creating jobs and raising foreign and domestic investment by reducing regulatory requirements for business permits ...
The 2023 Omnibus Law on Job Creation, officially the Act No. 6 of 2023 On the Enaction of Government Regulation in Lieu of Act No. 2 of 2022 On Job Creation into Act (Indonesian: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang) is an Indonesian act which made the Government Regulation ...
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi (Treaty Between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates on Extradition)