Search results
Results From The WOW.Com Content Network
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia English: Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2021
The 2023 Omnibus Law on Job Creation, officially the Act No. 6 of 2023 On the Enaction of Government Regulation in Lieu of Act No. 2 of 2022 On Job Creation into Act (Indonesian: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang) is an Indonesian act which made the Government Regulation ...
The following other wikis use this file: Usage on id.wikisource.org Indeks:UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.pdf; Halaman:UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.pdf/1
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. English: Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 2012. Date:
The commission was established by the Suharto regime through a Presidential Decree No. 50 of 1993, shortly after United Nations Commission on Human Rights resolution 1993/97 expressed grave concern over allegations of serious human rights violations by the government of Indonesia.
Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002 (2nd ed.). Jakarta: Kencana. ISBN 9786021186657. Mahfud MD, Mohammad (2000). Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan. Jakarta: Rineka Cipta. ISBN 9794991562. Purbopranoto, Kuntjoro ...
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
In 2001–2004, this ministry was known as the Department of Law and Legislation (Departemen Hukum dan Perundang-undangan). From 2004–2009, this ministry was known as the Department of Law and Human Rights ( Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia ).