Search results
Results From The WOW.Com Content Network
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000 English: Law of the Republic of Indonesia Number 33 of 2000
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme English: Law of the Republic of Indonesia Number 9 of 2013
Short title: UU 37 Tahun 2009.rtf; Author: user: Image title: File change date and time: 20:08, 25 September 2012: Date and time of digitizing: 22:54, 3 November 2009
Short title: UU 23 Tahun 2008; Author: user: Image title: File change date and time: 21:03, 6 August 2008: Date and time of digitizing: 21:03, 6 August 2008: Software used
The following other wikis use this file: Usage on id.wikisource.org Indeks:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023.pdf; Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023.pdf/1; Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023.pdf/2; Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023.pdf/3
www.pajak.go.id The Directorate General of Taxes ( Indonesian : Direktorat Jenderal Pajak ; also known as DJP ) is an Indonesian government agency under Ministry of Finance which has the task of formulating and implementing taxation policies and technical standardization in the field of taxation .
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang