Search results
Results From The WOW.Com Content Network
Value Added Tax termed 'Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods' Law ("Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah"/UU PPN and PPn BM): Law No. 8/1983, amended I by Law No. 11/1994, amended II by Law No. 18/2000, amended III by Law No. 42/2009, partially amended by Law No. 7/2021;
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja English: Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2020 on Job Creation Date
The following other wikis use this file: Usage on id.wikisource.org Indeks:UU Nomor 7 Tahun 2021.pdf; Halaman:UU Nomor 7 Tahun 2021.pdf/1; Halaman:UU Nomor 7 Tahun 2021.pdf/2
20:06, 23 February 2009: Software used: PScript5.dll Version 5.2: File change date and time: 20:06, 23 February 2009: Conversion program: Acrobat Distiller 8.1.0 (Windows) Encrypted: no: Page size: 612 x 936 pts: Version of PDF format: 1.4
Main page; Contents; Current events; Random article; About Wikipedia; Contact us
Bahasa Indonesia: UU ini mengatur mengenai penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ...
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina tentang Kegiatan Kerjasama di bidang Pertahanan dan Keamanan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Philippines on Cooperative Activities in the Field of ...
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang