Search results
Results From The WOW.Com Content Network
The Special Region of Jakarta Act [1] (Indonesian: Undang-Undang Provinsi Daerah Khusus Jakarta) is a law that declares that Jakarta is no longer the capital of Indonesia. Initially, it was expected that Nusantara would officially become Indonesia's new capital beginning on 25 April 2024, but it has since been halted, with Jakarta still being ...
Main page; Contents; Current events; Random article; About Wikipedia; Contact us; Pages for logged out editors learn more
In Indonesia, a regional regulation (Indonesian: peraturan daerah or its acronym perda) is a regulation that is passed by Indonesian local governments and carry the force of law in that region. There are two levels of regional regulations.
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja sama di bidang Pertahanan (Memorandum of Understanding Between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of Spain on ...
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua English: Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2021
ÿþMicrosoft Word - UU NO 2 TH 2001: Author: ÿþRICKY: Software used: ÿþMicrosoft Word - UU NO 2 TH 2001: Conversion program: ÿþScanSoft PDF Create! 4: Encrypted: no: Page size: 612 x 1008 pts: Version of PDF format: 1.4
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1955 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1954 tentang Mencabut Sifat sebagai Alat Pembayaran yang Sah dari Uang Kertas Pemerintah yang Dikeluarkan Sebelum Penyerahan Kedaulatan sebagai Undang-Undang
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang