Search results
Results From The WOW.Com Content Network
UU 16 Tahun 2009; Author: user: Image title: File change date and time: 22:50, 13 April 2009: Date and time of digitizing: 22:50, 13 April 2009: Software used: PDFCreator Version 0.9.5: Conversion program: GPL Ghostscript 8.61: Encrypted: no: Page size: 612 x 1008 pts: Version of PDF format: 1.4
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan English: Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021 Date
Bahasa Indonesia: UU ini mengatur mengenai penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ...
Tax Court Law ("Undang-undang Pengadilan Pajak/UU PP"): Law No. 14/2002; General Provisions and Taxation Procedures Law (Indonesian: Undang-undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan/UU KUP): Law No. 6/1983, amended I by Law No. 9/1994, amended II by Law No. 16/2000, amended IV by Law no.28/2007, partially amended by Law No. 7/2021;
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan English: Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2022
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah