Search results
Results From The WOW.Com Content Network
Insignia of the Judicial Commission of Indonesia. The Judicial Commission of Indonesia (Indonesian: Komisi Yudisial) was established as a consequence of the third amendment to the Constitution of Indonesia ratified by the Indonesian People's Consultative Assembly on 9 November 2001. [1]
Other than the Supreme Court and the Constitutional Court, Komisi Yudisial Republik Indonesia or the Judicial Commission exercise judicial authority under the Constitution. Specifically, they exist to ensure the independence of the judges and the judicial system from unnecessary intervention and involvement.
Bahasa Indonesia: Lambang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. Berupa lingkaran hitam dengan jaring berwarna kuning emas, pilar 7 dengan bentuk V (victory) dengan Garuda Pancasila, serta padi 9 bulir dan kapas 6 kuntum.
ÿþMicrosoft Word - UU NO 2 TH 2001: Author: ÿþRICKY: Software used: ÿþMicrosoft Word - UU NO 2 TH 2001: Conversion program: ÿþScanSoft PDF Create! 4: Encrypted: no: Page size: 612 x 1008 pts: Version of PDF format: 1.4
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
The Law on Sexual Violence Crimes (Indonesian: Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, abbreviated as UU TPKS) is a law aimed to tackle sexual violence in Indonesia. The bill of the law was proposed on January 26, 2016. The law focuses on the prevention of sexual violence, more rights for victims and to acknowledge marital rape. [1]
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan English: Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2022