Search results
Results From The WOW.Com Content Network
The Indonesian electoral law of 2017, also known in Indonesia as Undang-Undang Pemilu, is the law regulating elections in Indonesia.Officially, it is known as the Law Number 7 of 2017 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, or UU 7/2017).
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Bahasa Indonesia: UU ini mengatur mengenai penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
The 2023 Omnibus Law on Job Creation, officially the Act No. 6 of 2023 On the Enaction of Government Regulation in Lieu of Act No. 2 of 2022 On Job Creation into Act (Indonesian: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang) is an Indonesian act which made the Government Regulation ...
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik English: Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016
General elections were held in Indonesia on 17 April 2019. [1] [2] For the first time in the country's history, the president, the vice president, members of the People's Consultative Assembly (MPR), and members of local legislative bodies were elected on the same day with over 190 million eligible voters.
Arrangements for the conduct of elections in Indonesia are carried out under the supervision of the KPU. [7] The presidential elections in 2014 were carried out under the 2008 election law (Undang-undang, or UU) No. 42 on the election of a president and vice president.
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 English: Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 2020