Search results
Results From The WOW.Com Content Network
The theory of regulatory capture is associated with Nobel laureate economist George Stigler, [6] one of its major developers. [7] The likelihood of regulatory capture is a risk to which an agency is exposed by its very nature. [8] This suggests that a regulator should be protected from outside influence as much as possible.
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 English: Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 2009
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1955 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1951 tentang Pencabutan Peraturan Gaji Militer 1950, seperti yang Termuat dalam Undanng-Undang Darurat RIS No. 5 Tahun 1950 dan Diubah dengan UU Drt RIS No. 27 Tahun 1950, sebagai Undang-Undang
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, ...
This file contains additional information, probably added from the digital camera or scanner used to create or digitize it. If the file has been modified from its original state, some details may not fully reflect the modified file.
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1955 tentang Pengubahan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1953 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 37), sebagai Undang-Undang
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1964 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan UU No. 21 Tahun 1959 tentang Penetapan Menjadi UU Drt No. 7 Tahun 1958 tentang Penggantian Peraturan tentang Bintang Gerilya sebagai Termasuk dalam PP No. 8 Tahun 1949 Menjadi Undang-Undang
Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan GAS Bumi Negara English: Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1971 Date